REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Dr Firdaus Muhammad menyatakan kabinet ramping lebih ideal diterapkan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Kalau berbicara ideal, pasti lebih ideal jika kabinet itu lebih ramping karena banyak program akan fokus dan tidak tumpang tindih jika mampu dimaksimalkan dengan baik oleh menterinya," ujarnya di Makassar, Rabu.
Ia mengatakan, postur kabinet yang ramping lebih baik dan efektif misalnya cukup 24 agar tidak tumpang tindih dalam pengambilan kebijakan setiap kementerian seperti selama ini terjadi.
Bukan cuma itu, anggaran pendapatan dan belanja juga bisa dimaksimalkan dengan baik. Jika ini tercipta, maka reformasi birokrasi bisa lebih dioptimalkan.
Selain itu, sejumlah lembaga atau instansi di sayap pemerintahan juga perlu dikurangi karena kinerjanya yang tidak berjalan optimal, tetapi justru menyerap banyak anggaran negara.
"Inilah yang akan menjadi tantangan dari pasangan Jokowi-JK, apakah mampu menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam sistem pemerintahannya itu ataukah justru sebaliknya, sama saja dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya," katanya.
Menurut dia, dengan jumlah penduduk saat ini sekitar 260 juta jiwa maka idealnya dibutuhkan sekitar 24 hingga 36 kementerian, akan tetapi jika jumlah minimal sekitar 24 bisa dimaksimalkan itu akan jauh lebih baik.
Sedangkan untuk beberapa posisi yang harus ditempatkan orang-orang profesional, birokrat dan politisi adalah bahwa jabatan kementerian adalah jabatan politis terkhusus untuk yang jabatan menteri.
Dia mengatakan, setiap orang yang mempunyai integritas tinggi untuk bekerja secara profesional dan politis dalam medan birokrasi untuk kesejahteraan rakyat, maka mereka layak diangkat untuk menjadi pembantu presiden sebagai menteri.
Dia menyebutkan, figur menteri berlatar birokrat, profesional, dan politisi patut dipertimbangkan tapi porsi profesional lebih dominan karena figur pekerja lebih dibutuhkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika