REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Anggota DPRD Kalimantan Selatan Habib Hasan Al Habsyie mengharapkan, penegakkan hukum terutama di provinsinya jangan cuma "tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas".
"Kalau tajam ke bawah, tumpul ke atas itu namanya zalim," ujar anggota DPRD Kalsel yang memasuki periode kedua tersebut, usai menerima perwakilan pengujukrasa dari Badan Pemadam Kebakaran (BPK), di Banjarmasin, Rabu.
"Sedangkan Allah menyatakan, akan memberikan azab orang-orang yang berbuat zalim itu. Azab atau balasan Allah tersebut bisa sewaktu masih hidup, tapi yang pasti pada alam akhirat nanti," tandasnya.
Wakil rakyat yang sudah berusia 72 tahun itu meminta, pihak berwenang agar mengusut tuntas peristiwa pemukulan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin terhadap anggota Balakar/BPK pada 1 Juli 2014.
"Aparat kepolisian selaku penegak hukum, harus bertindak dan mengusut seadil-adilnya kejadian di sekitar kawasan pasar wadai Ramadhan 1435 H - di jalan samping Kantor Gubernur Kalsel," ujarnya.
Begitu pula Wali Kota Banjarmasin selaku atasan, baik langsung maupun tidak langsung harus bertanggung jawab atas kejadian 1 Juli lalu itu, jangan terkesan lepas tangan.
"Jika perlu, wali kota turun tangan langsung menangani persoalan tersebut, kalau anak buah atau aparatnya tidak beres menangani permasalahan yang bisa menimbulkan konflik berkepanjangan," lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
"Walau bukan daerah pemilihan (dapil) saya, secara pribadi saya menyayangkan kalau wali kota terkesan tinggal diam dan penanganan di kepolisian seakan jalan di tempat, apalagi sampai 'dipeti eskan' persoalannya," demikian Habib Hasan.
Pada Pemilu legislatif (pileg) 2009, Habib Hasan dari dapil IV Kalsel yang meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
Kemudian pada Pileg 2014, kader PKS itu oleh kebijakan partainya masuk dapil V Kalsel yang meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika