REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Riza Damanik, menyarankan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kelak lebih mengutamakan pemberantasan mafia BBM di sektor perikanan daripada menaikkan harga bahan bakar fosil tersebut.
"Adanya mafia BBM di sektor perikanan membuat negara rugi oleh tiga hal, yaitu kehilangan Rp 100 triliun pendapatan, 10 juta lapangan pekerjaan dan 250 ribu kiloliter BBM," kata Riza di Tebet, Jakarta, Rabu, seperti dikutip Antara.
Jika Jokowi-JK mampu memberantas mafia itu, maka kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi tidak perlu ditempuh.
"BBM itu merupakan 60-70 persen dari kebutuhan utama untuk melaut. Jika harganya naik, maka terganggulah pangan domestik kita dari sektor laut. Ini merupakan ancaman kedaulatan negara," kata Riza.
"Jika tidak ada yang melaut, maka lautnya kosong dan akan makin banyak pencurian dari nelayan negara lain," kata dia.