REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Duta Besar AS untuk PBB Samantha Power pada Rabu (3/9) mengatakan Presiden AS Barack Obama akan meminta Dewan Keamanan (DK) mengadakan pertemuan puncak guna membahas "fenomena yang berkembang dan berbahaya" mengenai petempur asing.
Pertemuan puncak tersebut akan diselenggarakan pada 25 September, dengan dihadiri kepala negara dan pemerintah, kata Samantha Power, yang memangku jabatan Presiden bergilir DK PBB untuk September.
"Kita menyaksikan lonjakan pelaku teror yang melakukan perjalanan dari seluruh dunia, terutama untuk bertempur dalam konflik di negara asing. Petempur ini ikut dalam kejahatan brutal di berbagai negara yang mereka datangi, dan setelah pulang ke negara asal, mereka menjadi rakila akibat pengalaman mereka," kata wanita duta besar tersebut dalam satu taklimat di Markas PBB, New York.
Samantha Power menambahkan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon telah menerima baik undangan untuk memberi penjelasan dalam pertemuan puncak itu.
"Kami akan mengupayakan konsensus Dewan mengenai parahnya ancaman ini dan perlunya tindakan kolektif," kata Samanthan Power, sebagaimana diberitakan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi. "Kami akan mendorong kerja sama internasional guna mencegah pelaku teror asing melakukan perjalanan."
Negara Islam (IS) pada Selasa (2/9) menyiarkan video daring yang memperlihatkan pemenggalan warga lain AS Steven Sotloff. Kelompok tersebut, di dalam rekaman video yang ditayangkan di Internet pada 19 Agustus, telah mengancam akan membunuh wartawan lepas Amerika. Rekaman video tersebut memperlihatkan wartawan Amerika James Foley dipenggal sebagai pembalasan atas serangan udara AS terhadap sasaran kelompok itu di Irak Utara.
IS, yang juga dikenal dengan nama Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) atau Negara Islam Irak dan Levant (ISIL), belum lama ini telah memproklamasikan berdirinya "Kekhalifahan Islam" di beberapa bagian Suriah dan Irak. Kelompok itu mengancam kestabilan di wilayah tersebut.
Kelompok itu, yang dipimpin oleh Abu Bakr Al-Baghdadi, mengatakan tujuan mereka ialah mendirikan Negara Islam di Irak dan Suriah guna memerangi Pemerintah Pusat Irak, yang dipimpin kelompok Syiah, dan Presiden Suriah Bashar al-Assad, yang pejabat tingginya berasal dan masyarakat minoritas Alawi --satu cabang faham Syiah.
Dewan Keamanan PBB belum lama ini telah mensahkan resolusi yang mencekik aliran dana dan petempur ke kelompok fanatik tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika