REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hambatan dalam pembangunan infrastruktur menjadi sorotan dalam evaluasi pelaksanaan Masterplan Pembangunan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Di samping itu, belum meratanya pembangunan kawasan industri menambah kesenjangan perekonomian antar wilayah di Indonesia.
Direktur Utama PT Krakatau Steel Irvan Kamal Hakim mengungkapkan, kebutuhan baja dalam negeri mencapai 13 juta ton per tahun. Lebih dari separuhnya masih dicukupi lewat jalur impor. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 persen permintaan berasal dari wilayah Jabodetabek. Sementara 20 persen berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sisanya sebesar sepuluh persen adalah permintaan dari luar Pulau Jawa.
"Dari angka ini dapat kita lihat bahwa pembangunan kawasan industri masih terpusat di satu titik," katanya pada Seminar Refleksi Tiga Tahun Pelaksanaan MP3EI di Jakarta, Rabu (3/9).
Menurut Irvan rencana MP3EI harus dibarengi dengan pembangunan kawasan industri. Termasuk insentif macam apa yang akan diberikan terhadap sektor industri.
Direktur Utama PT BNI, Gatot Mudiantoro Suwondo mengatakan implementasi MP3EI pada intinya adalah membangun industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Untuk membangun industri dalam negeri perlu dibangun infrastruktur yang memadai guna mempermudah distribusi barang. "Perbankan bertindak sebagai fasilitator dalam pembangunan infrastruktur dan industri," terang Gatot.
Setidaknya ada dua kendala utama dalam menjalankan pembangunan industri pada koridor MP3EI. Pertama adalah rasa kepemilikan pemerintah daerah terhadap MP3EI. Kedua adalah masalah tata ruang di mana pembangunan seringkali terhambat masalah pembebasan lahan.
Sementara itu Menteri BUMN Dahlan Iskan telah berkoordinasi dengan Menko Perekonomian untuk meninjau kembali APBN. Proyek-proyek komersial dan semi-komersial yang mampu ditangani BUMN tidak perlu dianggarkan dalam APBN. Dengan demikian, APBN dapat lebih banyak dialokasikan untuk membangun daerah-daerah tertinggal dan Indonesia bagian Timur.
"Mungkin belum bisa dilaksanakan tahun ini namun sebaiknya dapat diusahakan," jelas Dahlan.
Wakil Menteri Perhubungan Hermanto Dardak mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah mengerjakan beberapa proyek akses jalan yang menghubungkan pelabuhan dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Papua Barat. Proyek ini, kata Hermanto, ditargetkan dapat selesai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. "Salah satunya proyek jalan Wamena-Jayapura sepanjang 255 kilometer yang akan selesai dalam lima tahun ke depan," jelasnya.
Direktur PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Ignasius Jonan mengatakan perlunya pemerataan sistem transportasi kereta api di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai implementasi MP3EI, PT KAI semakin mengefisienkan angkutannya dengan pengoperasian double track. Double track, kata Jonan, mampu meningkatkan arus lalu lintas barang tanpa mengurangi volume angkutan penumpang kereta api.
Di samping itu, PT KAI mendorong pemerintah untuk memprioritaskan anggaran pembangunan kereta api trans Sumatra, trans Kalimantan, trans Sulawesi, dan trans Papua. C88
Ikuti Whatsapp Channel Republika