REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, kartu virtual account untuk penghuni rusun Marunda yang salah adalah hasil pekerjaan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan. Menurutnya, kesalahan format yang ada pada kartu penghuni rusun itu terbukti karena usulan Dinas Perumahan kepada Bank DKI.

Pria yang akrab disapa Ahok tersebut sebelumnya telah mencurigai adanya oknum di Dinas Perumahan yang telah membuat agar Bank DKI mencetak kartu seperti yang ia inginkan. Kartu yang diberi pada penghuni rusun Marunda seharusnya dibuat seperti kartu ATM yang mencantumkan identitas serta foto.

Hal itu, menurut Ahok, dapat mencegah adanya praktik jual-beli rusun, seperti yang kerap terjadi. "Dia (Bank DKI) kasih bukti usulan format yang gak cantumin nama dan foto itu usulan dari Dinas Perumahan. Kurang asem emang mereka," ujar Basuki.

Sebelumnya, pihak Bank DKI enggan memberi komentar terhadap pernyataan Ahok yang mengatakan Dinas Perumahan telah sengaja salah memberi instruksi kepada mereka. Bank DKI mengatakan hanya terdapat kesalahpahaman antara pihaknya dan Dinas Perumahan terkait konsep kartu sesuai dengan yang dimasudkan Basuki.

"Ya pokoknya  kalau urusan kartu sekarang sudah selesai, Pak Wagub saat ini sudah memberi instruksi langsung pada kami," ujar sekretaris perusahaan Bank DKI Zulfarshah, Jumat (5/9).

Ikuti Whatsapp Channel Republika