REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sekelompok masyarakat adat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan Barisan Merah Putih (BMP) dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua, ingin menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait 14 kursi DPR Papua (DPRP) jalur otonomi khusus (otsus).
"Saya dan rekan-rekan akan ke Jakarta untuk bertemu Pak SBY terkait 14 kursi otsus yang belum ditindak lanjuti oleh Gubernur Papua," kata Ketua Umum BMP Papua Ramses Ohee, di Jayapura, Jumat.
Menurutnya, pengangkatan 14 anggota DPRP lewat kursi otsus lambat ditangani oleh pemimpin daerah, yang diduga sarat muatan politis.
"BMP akan minta ke SBY agar pengangkatan 14 kursi DPRP jalur otsus untuk duduk di legislatif Papua lewat Peraturan Presiden saja, karena Peraturan Gubernur lambat sekali," katanya.
Belasan kursi Otsus tersebut, menurut penasehat LMA Papua itu telah dimenangkan di MK sejak beberapa tahun lalu, hanya saja tidak diikuti oleh Perdasus yang seharusnya dirancang dan dibuat oleh pihak eksekutif dan legislatif di daerah.
"Ini diindikasikan mengandung unsur kesengajaan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab. Padahal 14 kursi DPRP jalur otsus tersebut merupakan representatif dari UU Otsus," katanya.
Sementara itu, tokoh perempuan Papua Heemskercke Bonay yang juga mantan anak Gubernur Elieser Bonay, secara tegas menolak rancangan Perdasus yang digodok oleh DPRP.
"Draf atau rancangan Perdasus tentang 14 kursi Otsus itu sebaiknya dilakukan oleh gubernur dan MRP, bukan DPRP. Karena kami menduga dan menilai ada unsur muatan politis di dalamnya," katanya.
Hanya saja, perempuan paruh baya yang pernah mencalonkan diri untuk maju menjadi calon gubernur Papua pada 2013 lalu itu, menilai eksekutif di Papua lambat untuk mengkajinya lebih dalam sehingga 14 kursi DPRP jalur otsus terkesan dilupakan.
"Kami menduga ada permainan dibalik ini semua. Mereka tidak ingin orang adat duduk di legislatif. Tapi kami akan menempuh jalur yang elegan untuk memperjuangkan hak-hak adat," katanya.
Sebelumnya, BMP dan LMA Papua menolak dengan tegas Perdasus tentang 14 kursi DPRP jalur otsus yang dibuat oleh DPRP dengan sejumlah alasan, diantaranya draf atau rancangan perdasus tidak melibatkan akademisi, adat,profesional dan pihak lainnya dalam penyusunannya.
"Dalam pekan ini atau pekan depan saya segera berangkat ke Jakarta untuk perjuangkan hal ini," kata Ramses.
Ikuti Whatsapp Channel Republika