REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Bupati Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat H Moh Suhaili FT meminta Presiden terpilih Joko Widodo untuk terus melanjutkan program revitalisasi sekolah karena dianggap berhasil memajukan dunia pendidikan di Indonesia.
"Kami berharap revitalisasi gedung sekolah dapat terus dilanjutkan meski kepemimpinan nasional berganti, program itu hendaknya diteruskan pemimpin berikutnya, begitu juga jika kepemimpinan menteri berganti, program juga harus terus berlanjut," kata Suhaili saat acara peresmian gedung SMA 1 Praya dan 28 sekolah lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Sabtu.
Ia menambahkan, campur tangan pemerintah pusat untuk membantu daerah dalam merevitalisasi gedung sekolah sangat efektif bagi keberlangsungan dunia pendidikan. Karena, tidak mungkin daerah bisa sendirian membiayai pembangunan gedung sekolah tanpa adanya uluran tangan dari pemerintah pusat.
"Memang kami telah berusaha dan terus berikhtiar dalam memperluas akses pendidikan dan tata kelola pendidikan, salah satunya melalui peningkatan gedung sekolah," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh juga menyatakan dukungannya terhadap kelanjutan program revitalisasi sekolah oleh Presiden terpilih.
"Ini komitmen pemerintah pusat dalam membantu dunia pendidikan dan kami juga berharap program ini akan terus berlanjut bersama Presiden terpilih," kata Mohammad Nuh, saat meresmikan penggunaan gedung SMA 1 Praya Kabupaten Lombok Tengah, dan 28 sekolah lainnya di NTB.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2014 telah mengalokasikan anggaran Rp56 miliar untuk merevitalisasi seluruh sekolah di Indonesia.
kebijakan itu dilakukan tidak lain untuk masa depan generasi muda kita, karena kualitas suatu bangsa saat ini diukur dari tingkat sumber daya manusia (SDM), mulai dari aspek pendikan, kesehatan dan hingga pendapatan perkapita.
"Kalau tiga aspek ini ada, maka negara ini akan lebih maju," tegas Mohammad Nuh.
Ia mengajak seluruh daerah di Indonesia tidak hanya di NTB untuk terus meningkatkan anggaran pendidikan di daerah masing-masing. Meski pemerintah telah mewajibkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, namun tidak ada salahnya jika itu ditambah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika