REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Koalisi Semarang untuk Munir juga mendesak agar Jokowi membentuk tim pencari fakta terkait ‘raibnya’ Widji Tukul dan 13 aktivis 1998 lainnya.
Termasuk menuntut pemerintah untuk menyusun lagi peraturan perundangan tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
“Kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, kami juga mendesak agar mendukung penyelesaian kasus HAM di Jawa Tengah,” tegas pegiat sejarah Semarang ini.
Juru bicara Koalisi Semarang untuk Munir, Anton Sudibyo menambahkan, pelaksanaan Peringatan 10 Tahun Munir di arena Car Free Day (CFD) ini bagian dari bentuk sosialisasi kepada warga Kota Semarang.
Menurutnya, masyarakat harus melawan lupa atas perlakuan dzalim kepada Munir. Jamak kasus pelanggaran HAM berat yang menguap.
“Masyarakat juga harus bisa melihat, di negeri ini masih banyak persoalan HAM yang penyelesaiannya kusut,” tegasnya.
Ia menambahkan, peringatan 10 tahun meninggalnya aktivis HAM ini dikemas dalam ‘Pekan Peringatan 10 Tahun Munir’.
Untuk pembuka digelar aksi teatrikal bertajuk ‘Mati Munir Satu Tumbuh Munir Seribu’, pameran karikatur tentang Munir dan Cartoon on The Street, menggambar kartun tentang Munir sepanjang 500 meter.
Kegiatan ini disukung oleh puluhan lembaga lintas disiplin, LSM, aktivis mahasiswa, pekerja seni dan masyarakat umum.
“Selama sepekan ke depan juga digelar berbagai diskusi tentang HAM, pameran seni rupa ‘tribute to Munir’ karya Saifuddin Hafiz, serta panggung seni Melawan Lupa,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika