REPUBLIKA.CO.ID, SERANG-- Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang masuk program 'Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia' (MP3EI) yang bertujuan meningkatkan perekonomian wilayah Jawa dan Sumatera masih belum jelas dan "nasibnya" berada di tangan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Kemungkinan pembangunan JSS akan diputuskan pada pemerintahan baru yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana di Merak, Provinsi Banten.
Pembangunan JSS itu yang seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun sampai saat ini belum direalisasikan. Bahkan, kata dia, sampai sekarang pemerintahan SBY belum mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan jembatan yang menghubungkan Provinsi Banten dengan Lampung tersebut.
Armida juga menyatakan, belum mengatahui kelanjutan dari pembangunan JSS tersebut, apakah akan diteruskan sesuai rencana atau tidak. Namun, ia berharap pemerintahan Jokowi-JK dapat melanjutkan pembangunan yang telah dirancang pemerintahan SBY-Boediono tersebut karena dampaknya sangat positif untuk pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah Jawa dan Sumatera.
"Kami berharap pembangunan JSS itu bisa dilanjutkan oleh pemerintahan baru guna menunjang perekonomian Pulau Sumatera-Pulau Jawa," katanya.
Fasilitas transportasi yang juga diharapkan bisa menjadi solusi kelancaran penyebaran dari Banten ke Lampung yang selama ini sering terjadi terhambat itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Mantan Menteri Koordintor Perekonomian Hatta Radjasa menyatakan untuk menyusun FS-nya saja membutuhkan anggaran hingga Rp 1,2 triliun, sedangkan untuk pembangunan jembatan dibutuhkan anggaran sekitar Rp 200 triliun.
"Anggaran yang dibutuhkan sangat besar, dan kenapa tetap akan dilaksanakan karena dalam proyek itu bukan hanya membangun jembatan dan lebih dari itu, yakni membantu satu kawasan ekonomi yang strategis," ujarnya.
Pembangunan JSS, kata dia, setidaknya akan mendorong berkembangkan delapan-sembilan kawasan ekonomi di Banten dan Sumatera, diantaranya kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata di Kabupaten Pandeglang, Banten.
Meski pemerintah pusat, melalui Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana menyatakan pembangunan JSS belum jelas, namun pemerintah Provinsi Banten sangat berharap proyek "kelas kakap" itu bisa dilaksanakan.
Pemerintah Provinsi Banten melalui tim yang sebelumnya sudah dibentuk oleh pemerintah pusat, tetap menindaklanjuti rencana pembangunan JSS tersebut. Pemerintah pusat sebelumnya telah membentuk tim tujuh terkait penyusunan FS JSS yang anggarannya mencapai Rp 1,2 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika