Senin 08 Sep 2014 06:11 WIB

Pejabat Kementerian PDT Ngamuk Tuduh Institusinya Jual Beli Jabatan

Menteri PDT, Helmy Faishal Zaini Diperiksa KPK menjawab pertanyaan wartawan usai di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (16/7).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Menteri PDT, Helmy Faishal Zaini Diperiksa KPK menjawab pertanyaan wartawan usai di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (16/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seorang pejabat eselon IV Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Dahlia secara tidak terduga mengamuk di kantornya pada pekan lalu. Itu lantaran ia tidak termasuk pejabat yang dilantik oleh Menteri PDT Helmy Faishal Zaini.

Padahal, menurut pengakuannya, beberapa hari sebelumnya, namanya masih tercantum dalam daftar pejabat yang dilantik. Dia merasa marah lantaran pada hari pelantikan, namanya tiba-tiba menghilang. Kemarahannya semakin memuncak setelah melihat pegawai yang terbilang juniornya sudah ikut dilantik.

"Di sini satu tahun bisa tiga sampai empat kali pelantikan, saya suduh cukup punya sabar. Apa salah saya, alasan karena saya tak punya duit, untuk bayar duit di jabatan tertentu? Tanya orang-orang munafik di sini," ketus dia dalam video yang diunggah di Youtube.

Dalam video tersebut, Dahlia yang mengaku sebagai pegawai di Deputi 1 bagian Kesehatan. Meski sudah coba ditenangkan rekannya maupun satpam, ia terus meracau. Dia menyatakan, gagalnya pelantikan dirinya lantaran tidak mau setor ke pemimpinan.

Menurut dia, pejabat eselon IV yang akan dilantik harus membayar sekitar Rp 150 juta. Untuk eselon III, kata dia, nilainya bisa 250 juta. Konsekuensi gagal dilantik, posisinya dilewati pegawai yang baru beberapa tahun masuk Kementerian PDT.

Karena itu, ia mengancam akan membongkar pejabat yang bermain dalam jual beli jabatan. Hanya saja, ia tidak merinci nama pejabat yang dimaksud. "Ini bukan masalah nilai, tapi saya tidak mau bayar. Saya masih eselon IV, anak-anak baru selesai prajabatan sudah dilantik. Ini republik paling rusak, hancur. Semua pakai duit," ujar Dahlia.

Konsekuensi tudingannya itu, ia tidak takut dipecat. Dia ingin menegakkan keadilan, dan menggugat mengapa kariernya bisa dilewati orang-orang baru.

Deputi 1 Kementerian PDT Suprayoga Hadi ketika dikonfirmasi Republika Online, tidak memberikan jawaban. Hanya saja, salah satu staf Humas Kementerian PDT membenarkan adanya seorang staf bernama Dahlia marah-marah menjelang pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV pada Rabu (3/9).

"Ya benar, pelantikannya sampai molor. Tapi, sekarang sudah diselesaikan urusannya," kata staf itu yang meminta namanya dirahasiakan.

Berikut videonya:

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement