REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang Ahmad Badawi mengatakan jika rakyat Indonesia mengikuti apa yang tertera pada Pancasila sila ke empat perdebatan soal siapa yang memilih kepala daerah takkan terjadi.

"Saat ini pemilihan umum di Indonesia masih menganut sistem liberal, kalau pemilihan langsung yang berkiblat ke Amerika dan itu tidak efektif, lebih baik kita kembali ke Pancasila," kata Ahmad Badawi, Senin (8/9).

Badawi juga menilai baik pemilihan langsung atau dipilih oleh DPR tetap akan ada politik uang. "Apapun jalur pemilihannya, politik uang akan tetap berjalan. Rakyat Indonesia masih belum punya sikap," ungkapnya.

"Kalau memang pemilihan langsung dinilai banyak menghamburkan uang negara, ya sudah kita ganti saja, karena rakyat Indonesia sebenarnya tidak peduli apapun pemilihannya," kata Badawi di ruangnnya.

Menurut Badawi demokrasi langsung sama saja dengan kontes menyanyi yang ditentukan via pesan singkat. "Jadi bagus atau tidak kalau pendukungnya banyak bisa saja terpilih, jadi apakah hal seperti itu bisa dibilang bagus," katanya.

Ada tiga opsi mekanisme pemilihan kepala daerah yang dibahas dalam Panja RUU Pilkada tersebut. Pertama, pasangan gubernur, wali kota, dan bupati dipilih langsung seperti sekarang. Kedua pasangan gubernur, wali kota, dan bupati dipilih DPRD. Dan ketiga, gubernur dipilih langsung tetapi bupati dan wali kota dipilih DPRD.