Senin 08 Sep 2014 15:44 WIB

ICW: Pembebasan Bersyarat Hartati Paling Kontroversial

Rep: Adi Wicaksono/ Red: Hazliansyah
 Terpidana kasus suap kepengurusan hak guna lahan di Buol, Hartati Murdaya menjalani persidangan dengan agenda pembacaan vonis terhadap dirinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/2). (Republika/Yasin Habibi)
Terpidana kasus suap kepengurusan hak guna lahan di Buol, Hartati Murdaya menjalani persidangan dengan agenda pembacaan vonis terhadap dirinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/2). (Republika/Yasin Habibi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pembebasan bersayarat terhadap Hartati Murdaya paling kontroversial sepanjang era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Lembaga pegiat antikorupsi itu mendesak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) agar membatalkan pembebasan terpidana kasus suap pembebasan lahan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, tersebut. 

Baca Juga

Kordinator bidang hukum ICW, Emerson Yuntho mengatakan, dari pantauan lembaganya, sedikitnya terdapat 38 kali pembebasan bersyarat sepanjang pemerintahan SBY. "Jumlah itu kami duga bisa lebih banyak lagi," kata dia saat dihubungi, Senin (8/9).

Emerson mengatakan, pembebasan Hartati tergolong paling kontroversial. Sebab, pembebasan tersebut melanggar sejumlah ketentuan yang berlaku. Ia menyebutkan, Hartati tidak mendapatkan status justice collaborator dan rekomendasi dari aparat penegak hukum terkait dalam pembebasannya. 

"Dalam hal ini KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujarnya. 

Menurut Emerson, surat keberatan KPK semestinya cukup menjadi dasar untuk pembatalan pembebasan bersyarat Hartati. Ia mendesak Kemenkum HAM, khususnya Menkum HAM Amir Syamsudin untuk mempertimbangkan surat tersebut secara serius. 

"Seharusnya surat keberatan itu cukup," papar Emerson menegaskan. 

Emerson menilai pembebasan bersyarat Hartati merupakan bukti inkonsistensi pemerintahan saat ini dalam pemberantasan korupsi. Apalagi, pembebasan itu jelas-jelas mencederai rasa keadilan masyarakat. 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement