REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pembebasan bersyarat Hartati Murdaya adalah hal paling kontroversial sepanjang era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Lembaga pegiat antikorupsi itu mendesak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) agar membatalkan pembebasan terpidana kasus suap pembebasan lahan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, tersebut.

Kordinator bidang hukum ICW, Emerson Yuntho mengatakan, dari pantauan lembaganya, sedikitnya terdapat 38 kali pembebasan bersyarat sepanjang pemerintahan SBY. "Jumlah itu kami duga bisa lebih banyak lagi," kata Emerson, Senin (8/9).

Pembebasan Hartati, menurutnya, tergolong paling kontroversial. Sebab, pembebasan tersebut melanggar sejumlah ketentuan yang berlaku.

Ia menyebutkan, Hartati tidak mendapatkan status justice collaborator dan rekomendasi dari aparat penegak hukum terkait dalam pembebasannya. "Dalam hal ini KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika