REPUBLIKA.CO.ID, Perubahan Ketum Tentukan Nasib Golkar ke Pemerintahan Jokowi-JK
JAKARTA -- Perebutan posisi Ketua Umum Golkar menjadi penentu sikap Golkar terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Golkar bisa saja mengubah haluan sikap politiknya dari partai luar pemerintahan menjadi partai bagian pemerintahan.
"Jika terjadi perubahan ketua umum akan sangat menentukan sikap Golkar kepada pemerintah," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari saat dihubungi Republika, Senin (8/9).
Qodari meyakini pemilihan Ketua Umum Golkar baru akan dilakukan pada Munas 2015. Hal ini sejalan dengan sinyal politik yang disampaikan sejumlah kandidat calon ketua umum yang tidak lagi mendesak percepatan Munas.
"Pak Agung misalnya sudah menyerahkan Munas pada Pak Ical pada 2015," ujar Qodari.
Pengamatan Qodari, Ical masih menjadi calon kuat Ketua Umum Golkar mendatang. Ini karena sampai sekarang Ical masih memiliki pengaruh kuat di kalangan pengurus DPD I Golkar. Namun peluang Ical sangat bergantung pada kesediaannya maju kembali menjadi ketua umum.
Seandainya Ical kembali terpilih, besar kemungkinan Golkar akan tetap berada di luar pemerintahan Jokowi-JK.
"Saya melihat calon terkuat masih ARB. Karena ketua-ketua DPD I masih cukup solid," katanya.
Kandidat kuat Ketua Umum Golkar lainnya adalah Agung Laksono. Agung disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti Ical. Dia menjabat sebagai Ketua Umum Kosgoro. Ormas sayap Golkar yang memiliki jaringan di seluruh wilayah Indonesia. Agung juga kerap diasosiasikan sebagai tokoh senior yang matang di organisasi kepartaian maupun pemerintahan.
Qodari menyatakan kuat kemungkinan Agung akan membawa Golkar masuk ke dalam pemerintahan Jokowi-JK apabila terpilih menjadi ketua umum. "Agung Laksono sinyalnya ke Jokowi-JK," ujarnya.
Kandidat kuat pengganti Ical berikutnya adalah M.S Hidayat. Sebagai mantan pengusaha, Hidayat disebut-sebut sebagai kader Golkar yang paling direstui Ical dalam suksesi kepemimpinan. Namun Qodari belum berani berspekulasi apakah Golkar di bawah Hidayat akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK atau tidak.
"Karena dia belum terlalu terbuka. Masih diam-diam," katanya.
Ketua DPP Golkar, Priyo Budisantoso juga siap meramaikan bursa pemilihan calon ketua umum. Kepada pers Priyo mengklaim telah mendapat restu Ical. Dia berpendapat Golkar butuh pembaharuan kepemimpinan yang dilakukan tokoh-tokoh muda.
Qodari berpandangan siapapun ketua umum mendatang, Golkar lebih baik berada di luar pemerintahan. Menurutnya Golkar memiliki kapasitas yang luar biasa sebagai partai penyeimbang pemerintah lantaran memiliki banyak perwakilan kepala daerah.
"Suatu ekprimen politik menarik jika Golkar ada di luar pemerintahan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika