REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan menurunkan 8.000 penyuluh perikanan untuk mensosialisasikan konsep "blue growth" atau ekonomi biru, sistem pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.
"Ada 8.000 orang penyuluh perikanan yang menyebarluaskan konsep ekonomi biru kepada nelayan," kata Direktur Jendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP Saut Hutagalung di Jakarta, Senin.
Saut di sela-sela pembahasan rencana aksi program kelautan global yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bank Dunia, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) dan Pemerintah Belanda di Jakarta mengatakan konsep ekonomi biru perlu dipahami nelayan.
Untuk kalangan nelayan, kata dia, konsep tersebut secara sederhana dipahami melalui penggunaan alat tangkap ramah lingkungan.
"Alat tangkap ilegal harus ditinggalkan karena konsep ekonomi biru intinya berkelanjutan atau lestari," tambahnya.
Demikian juga dengan pengolahan ikan mulai dari penangkapan dari laut hingga ke pelelangan ikan, harus terjaga mutunya.
Angota Tim Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan, Maskur mengatakan konsep ekonomi biru atas sebuah kawasan mulai diterapkan di sejumlah wilayah di Tanah Air antara lain Kabupaten Lombok Tengah dan Timur.
Konsep ekonomi biru dengan menerapkan sistem zonasi pemanfaatan kawasan dapat mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang terhadap lingkungan. Zonasi pemanfatan ruang terbagi menjadi zona konservasi, procesing atau zona produksi dan lainnya.
Di zona produksi di wilayah laut dikembangkan budidaya rumput laut dan ikan kerapu, wilayah payau menjadi lokasi pengembangan udang, sedangkan wilayah daratan menjadi lokasi budidaya mina padi.
Penerapan ekonomi biru di wilayah ini mulai dari proses produksi yang ramah lingkungan dan hasil akhir yang tidak menyisakan limbah atau "zero waste".
Dengan konsep tersebut, keberlangsungan pengelolaan sumber daya kelautan dalam pemenuhan pangan diharapkan dapat lestari.
Pembahasan rencana aksi global ekonomi biru dan ketahanan pangan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan "The Global Oceans Action Summit" yang digelar di Belanda pada April 2014.
Pemerintah Indonesia secara sukarela mengusulkan diri sebagai sekretariat kelompok kerja atau forum kerja konsultatif dengan dukungan FAO dan Bank Dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika