REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mendesak RUU Pilkada segera disahkan. Dengan pertimbangan, rancangan peraturan ini sudah terlalu lama dibahas, selama sepuluh kali masa sidang atau sekitar 2.5 tahun.

"Coba pertimbangkan, ini sudah 10 kali masa sidang bukan baru sekarang. Kami juga dengan DPR menyepakati soal akan dituntaskan masa sidang ini," kata Gamawan di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (8/9).

Selain itu, menurut dia, RUU Pilkada berkaitan dengan RUU Pemerintah Daerah, dan UU Desa. Artinya, UU Desa telah disepakati, dan RUU Pemerintah Daerah juga telah disepakati untuk disahkan. Karena ketiga aturan ini memiliki kaitan erat, ketiganya sebaiknya sama-sama disahkan.

Terkait pro dan kontra soal pemilihan langsung dan tidak langsung, Gamawan beranggapan kedua pilihan itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Pilkada langsung tidak bisa ditampik memang banyak menimbulkan kerugian materi dan sosial. Karena itu pada awalnya pemerintah menawarkan pilkada tidak langsung.

"Tentu kita harus mempertimbangkan matang-matang, sekarang 323 kepala daerah yang dipilih langsung terlibat persoalan hukum," ungkap mantan gubernur Sumatera Barat tersebut.

Namun, pada perkembangan pembahasan, hampir seluruh fraksi mengingkan pilkada langsung tetap dipertahankan. Aspirasi rakyat akhirnya membuat pemerintah mau melaksanakan pilkada langsung, tetapi dengan beberapa persyaratan. Khususnya pengetatan pembiayaan.

Jika sekarang terjadi perubahan sikap dari sebagian besar fraksi, menurut Gamawan, harus segera dicari titik temu. Agar perdebatan tentang pilkada langsung dan tidak langsung bisa berakhir dengan keputusan yang terbaik bagi masyarakat.

Dari sembilan fraksi di DPR, enam fraksi lebih mendukung pilkada lewat DPRD. Mereka adalah Fraksi Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, dan PKS. Pilkada langsung hanya didukung PDI Perjuangan, PKB, dan Partai Hanura.

Ikuti Whatsapp Channel Republika