REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan pilkada langsung banyak menimbulkan kerugian materi dan sosial. Misalnya, banyak kepala daerah yang tersangkut kasus hukum.

"Tentu kita harus mempertimbangkan matang-matang, sekarang 323 kepala daerah yang dipilih langsung terlibat persoalan hukum," ungkapnya, Senin (8/9).

Karena itu pada awalnya pemerintah menawarkan pilkada tidak langsung. Namun, pada perkembangan pembahasan, hampir seluruh fraksi mengingkan pilkada langsung tetap dipertahankan. Aspirasi rakyat akhirnya membuat pemerintah mau melaksanakan pilkada langsung, tetapi dengan beberapa persyaratan. Khususnya pengetatan pembiayaan.

Jika sekarang terjadi perubahan sikap dari sebagian besar fraksi, menurut Gamawan, harus segera dicari titik temu. Agar perdebatan tentang pilkada langsung dan tidak langsung bisa berakhir dengan keputusan yang terbaik bagi masyarakat.

Dari sembilan fraksi di DPR, enam fraksi lebih mendukung pilkada lewat DPRD. Mereka adalah Fraksi Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, dan PKS. Pilkada langsung hanya didukung PDI Perjuangan, PKB, dan Partai Hanura.

Ikuti Whatsapp Channel Republika