REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada Senin (8/9) menyambut pembentukan pemerintah baru di Irak, dan mengatakan itu "adalah langkah positif ke arah kestabilan politik dan perdamaian di negeri tersebut".
"Sekretaris Jenderal menyambut baik pengumuman hari ini mengenai pembentukan pemerintah baru yang melibatkan banyak pihak di Irak dan mengucapkan selamat kepada Haider Al-Abadi atas pengukuhannya sebagai Perdana Menteri Irak," kata satu pernyataan yang dikeluarkan di Markas PBB, New York, oleh juru bicara Ban.
"Pada saat yang menantang buat Irak ini dan wilayah tersebut, keputusan hari ini oleh Dewan Perwakilan Irak adalah langkah positif ke arah perdamaian dan kestabilan politik di negeri tersebut," katanya.
Pada Senin pagi, Parlemen irak menyetujui Kabinet Baru yang dipimpin oleh Haider Al-Abadi dan program pemerintahnya buat empat tahun ke depan, tapi membiarkan portofolio penting keamanan tetap kosong akibat sengketa politik --yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Pertahanan.
"Sekretaris Jenderal menyeru semua pemimpin politik Irak agar membangun momentum kolaborasi saat ini guna menjamin bahwa satu keputusan dibuat tanpa penundaan mengenai pengangkatan menteri pertahanan dan menteri dalam negeri," kata pernyataan itu.
"Sekretaris Jenderal berharap program kementerian yang disetujui hari ini akan dilaksanakan tepat pada waktunya, dengan memperhitungkan kebutuhan semua masyarakat Irak," kata pernyataan tersebut, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi. Ditambahkannya, Ban memberi penghargaan kepada Nuri Al-Maliki --yang masa jabatannya berakhir-- atas kepemimpinannya pada saat peralihan.
"PBB sangat berharap bisa bekerjasama dengan Pemerintah Baru Irak dalam upayanya melayani semua anggota masyarakat Irak saat menghadapi tantangan besar," kata pernyataan tersebut.
Menurut Undang_undang Dasar Irak, Al-Abadi harus membentuk kabinetnya dalam waktu 30 hari setelah penunjukan resminya sebagai calon perdana menteri Irak pada 11 Agustus oleh Presiden Irak Fuad Masoum.
Al-Abadi menunjuk Ibrahim Al-Jaafari, seorang tokoh kenamaan Syiah dan mantan perdana menteri, sebagai Menteri Luar Negeri dan Adel Abdul-Mahdi --tokoh kenamaan Syiah di Dewan Islam Tertinggi Irak, yang dipimpin oleh tokoh Syiah Ammar Al-Hakim-- sebagai Menteri Perminyakan, dan mengangkat Rowsh Nuri Shaways, seorang Kurdi, sebagai Menteri Keuangan.
Parlemen Irak juga memilih Nuri Almaliki, yang masa jabatannya habis sebagai Perdana Menteri Irak, serta mantan ketuga Parlemen Osama An-Nujaifi dan mantan perdana menteri Iyad Allawi sebagai Wakil Presiden Dewan Kepresidenan, yang dipimpin oleh Presiden Irak Fuad, dari suku Kurdi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika