REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Informasi geospasial (ruang kebumian) sangat berguna untuk menjaga ketahanan pangan karena data yang dihasilkan terbilang akurat dalam menakar volume panen hingga jumlah kebutuhan masyarakat.
"Penerapan teknologi geospasial sudah semakin tematik atau sesuai kebutuhan berkat penggunaan metode 'hyperspectral remote sensing', sehingga bisa menampilkan data yang akurat mengenai kondisi yang bakal terjadi terkait ketersediaan pangan," kata Peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Dr Muhammad Sadly di Jakarta, Selasa (9/9).
Sadly dalam Lokakarya Nasional Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bertema "Kemajuan Teknologi Informasi Geospasial dan Penerapannya di Indonesia dalam Mendorong Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Negara" mengemukakan, metode hyperspectral ini berkembang pesat dalam dua tahun terakhir berkat kerja sama dengan beberapa negara.
Foto udara yang diambil melalui satelit terlihat lebih jelas, spesifik, dan detail, sehingga memudahkan berbagai pihak mengambil kesimpulan terkait kebijakan pangan, tambah Sadly.
Ia menerangkan, informasi yang kemudian dikeluarkan Badan Informasi Geospasial (BIG) atau sebelumnya disebut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) ini sangat bermanfaat bagi pemerintah dalam mengambil keputusan.
Pemerintah sangat membutuhkan data tersebut mengingat luas lahan sawah di Indonesia hanya 8,1 juta hektare, sementara kebutuhan pangan mencapai 33-38 juta ton per tahun untuk menopang sekitar 240 juta jiwa.
"Petani di Indonesia tidak memiliki masa tanam yang seragam, sehingga sulit menjaga ketahanan pangan. Namun, melalui pemetaan udara (foto satelit) dapat diketahui perkiraan masa datang," ujar dia.
Ia menambahkan teknologi ini juga mampu meminimalisasi kesalahan pemerintah dalam menentukan jumlah impor beras.
"Data yang akurat akan meminimalisasi spekulasi dalam impor beras, dengan begitu akan terjadi efisiensi anggaran," ucap dia.
Informasi geospasial yang sudah diolah dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
Pemerintah telah mendirikan Badan Informasi Geospasial pada 2011 untuk semakin memanfaatkan teknologi ruang kebumian ini untuk membuat perencanaan nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika