REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Pemerintah kabinet SBY-Boediono diperkirakan menghabiskan anggaran hingga Rp 33 triliun untuk keperluan rapat dan perjalanan dinas. Jumlah yang sangat besar tersebut rencananya akan dialihkan untuk kebutuhan yang lebih produktif pada periode mendatang.

Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto mengatakan, ketika menyelenggarakan rapat dengan Mensesneg Sudi Silalahi, data tersebut dipaparkan. Ke depan, Jokowi-JK akan melakukan realokasi atas anggaran tersebut agar tidak terjadi pemborosan.

“Kami sejalan dengan Pak Sudi. Dia yang mengawali penghematan, di mana rapat tidak diselenggarkan di luar, tapi di kantor,” kata Hasto di Rumah Transisi, Selasa (9/9).

Berdasarkan data yang ia paparkan, anggaran untuk rapat dalam kota per tahunnya berkisar Rp 6,25 triliun, luar kota Rp 11,9 triliun, dan perjalanan dinas 15,5 triliun. Bila dijumlahkan, setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan ongkos Rp 33,65 triliun untuk rapat.

Menurut Hasto, dari hasil kajian komisi anggaran independen angka yang diperoleh melebihi Rp 180 triliun. Namun, jangan diasumsikan, dengan adanya realokasi itu maka PNS akan menderita. Sebab, kondisi itu akan jalan bersamaan dengan reformassi birokrasi.

“Penempatan anggaran pada sektor produktif, bersamaan harapan birokrasi hidup lebih baik dengan optimalisasi penggunaan anggaran yang ada,” ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika