REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Bupati Sumba Tengah Umbu Sapi Pateduk yang mengatakan pemilihan oleh DPRD sama dengan perampasan hak terhadap rakyat. "Karena itu, kami menolak pemilihan kepala dearah oleh DPRD," katanya, di Kupang, Rabu (10/9).
Seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur menolak wacana pemilihan umum kepala daerah atau pilkada oleh DPRD karena hal itu memangkas demokrasi rakyat yang telah berjalan dengan baik.
"Kami semua bupati di NTT sudah sepakat menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD," kata Wali Kota Kupang Jonas Salean di Kupang, Rabu.
Menurut dia, pemilihan kepala daerah oleh DPRD telah memangkas hak demokrasi rakyat dan merupakan kemunduran berdemokrasi di negara ini.
Pemilihan oleh DPRD merupakan bagian dari praktik 'elitisasi' suara rakyat, yang memiliki kewenangan dalam perjalanan pembangunan demokrasi bangsa dan daerah.