REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perdebatan terkait wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dan tidak langsung masih terus bergulir. Pakar Hukum Tata Negara Oce Madril menilai, sistem pemilihan secara langsung lebih menjamin sistem demokrasi yang telah dibangun.
"Pemilihan kepala daerah harus demokratis, dan pemilihan langsung lebih menjamin demokrasi," katanya kepada Republika, Rabu (10/9) malam.
Oce mengatakan, baik pemilihan langsung ataupun tidak langsung, keduanya memiliki kekurangan. Tetapi, pemilihan tak langsung yang dilakukan melalui DPRD hanya akan menguntungkan elite partai politik saja.
Menurutnya, pemilihan langsung lebih menjamin aspek konstitusionalitas. Konstitusi yang demokratis harus diterjemahkan secara maksimal. Meskipun masing-masing memiliki kekurangan, tetapi pemilihan langsung dinilai lebih tepat dalam memilih kepala daerah.
Sistem pemilihan yang diterapkan saat ini dalam pemilihan kepala daerah sudah berada pada jalur yang benar. Hanya memang tak dipungkiri bahwa masih ada kekurangan di beberapa aspek. Maka, kata Oce, yang diperlukan adalah perbaikan dan penyempurnaan dari kekurangan tersebut.
Oce mengatakan, wacana pilkada tak langsung akan mengembalikan bangsa Indonesia ke sejarah masa lalu. Artinya, kata dia, sistem demokrasi yang dibangun dengan susah payah justru kembali bergerak mundur.
"Kalau seperti itu (pilkada tak langsung) kita mengalamai kemunduran dalam berdemokrasi," ujar dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga aktivis anti korupsi itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika