REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan akan meningkatkan komunikasi dengan lembaga-lembaga negara sehingga hubungannya menjadi lebih harmonis dan intensif.
"Saat ini saya menampung masukan-masukan dari lembaga-lembaga negara maupun lembaga lainnya untuk diseleksi dan diselaraskan dengan rencana program kerja pemerintahan mendatang," kata Joko Widodo usai bertemu dengan pimpinan DPD RI di Jakarta, Kamis (11/9)
Pertemuan yang berlangsung tertutup itu dihadiri pimpinan DPD RI yakni ketua Irman Gusman serta dua orang wakil ketua Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Laode Ida, yang didampingi Sekretaris Jenderal DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto.
Sedangkan Joko Widodo didampingi oleh Ketua Tim Transisi Rini Mariana Soemarno dan Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto.
Menurut Joko Widodo, sejak putusan Mahkamah Konstitusi yang menguatkan dirinya sebagai presiden terpilih, dia banyak menerima masukan dari masyarakat.
"Masukan tersebut akan kami seleksi dan disesuaikan dengan visi misi, untukm diterapkan sebagai program kerja," katanya.
Joko Widodo menambahkan setelah dilantik menjadi presiden, jika ada persoalan-persoalan di daerah dirinya akan meminta masukan, salah satunya dari DPD RI.
Sementara itu, Ketua DPD RI, Irman Gusman, mengatakan pimpinan DPD RI menyampaikan sejumlah masukan antara lain perihal pengelolaan kelautan kepada presiden terpilih Joko Widodo, untuk dapat diterapkan pada pemerintahan mendatang.
"Kami tadi menyampaikan masukan kepada Pak Jokowi perihal pengelolaan kelautan dan konsep pembangunan nasional yang berbasis daerah," kata Irman.
Pada kesempatan tersebut, Irman menjelaskan, DPD RI telah membuat rancangan undang-undang (RUU) tentang Kelautan yang isinya berupa konsep pengaturan pengelolaan kelautan.
Melalui RUU tersebut, DPD RI juga mengusulkan agar pemerintahan mendatang dapat membentuk Kementerian Maritim untuk mengelola kelautan.
"Kementerian Maritim ini bisa kementerian baru atau perubahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan," katanya.
Irman berharap sejumlah masukan yang disampaikan DPD RI dapat diterima dan bisa diimplementasikan pada pemerintahan mendatang.