Inilah Sejumlah Kebijakan Kontroversi PM Australia dalam Setahun
Red:
abc news
REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Pekan ini menandai setahun sejak Pemerintahan Tony Abbott menguasai parlemen Australia. Sejumlah kebijakan yang ia terapkan mempengaruhi hubungan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, dan beberapa yang kontroversial di dalam negeri.
1. Operasi kedaulatan batas negara
Janji untuk menghentikan kapal pembawa imigran gelap adalah kampanye utama Tony Abbott. Ia penuhi janjinya dengan melakukan tindakan bersama Menteri Imigrasi Scott Morrison dengan membuat Operasi Kedaulatan Perbatasan Negara, yang dipimpin Angus Campbell.
11 bulan setelah operasi ini berjalan, pemerintah mengklaim selama tujuh bulan tidak ada perahu ilegal yang berhasil masuk untuk menyelundupkan manusia.
Tetapi di Australia, kebijakan ini pun telah menyulut sejumlah kericuhan, di antaranya yang terjadi di pusat detensi imigrasi yang terletak di Pulau Manus, Papua Nugini. Kericuhan tersebut menyebabkan seorang pencari suaka meninggal. Senat telah meminta pemerintah untuk membawa kembali sejumlah pencari suaka di pulau tersebut ke Australia.
2. Kasus memata-matai Indonesia
Sebuah dokumen yang dirilis oleh Edward Snowden menunjukkan bahwa Australia telah mencoba untuk menguping pembicaraan para petinggi di Indonesia, termasuk presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di tahun 2009. Selain SBY, ibu Ani Yudhoyono menjadi sasaran mata-mata, juga beberapa pejabat lainnya.
Meskipun upaya ini terjadi di era Perdana Menteri Kevin Rudd, tetapi Abbott menolak untuk meminta maaf atas nama Australia kepada SBY.
Setelah Indonesia memanggil Duta Besarnya untuk pulang ke Indonesia, Abbott mengatakan ia sedikit menyesal, tetapi menurutnya Australia tidak perlu meminta maaf. SBY pernah menyampaikan kekecewaannya soal ini lewat Twitter dengan mengatakan Abbott terlalu menganggap enteng masalah ini.
3. Mengubah aturan soal diskriminasi
Membatalkanartikel 18C dariUndang-Undang DiskriminasiRasialadalahjanjipemiluAbbott saat seorang kolumnisAndrewBoltdinyatakan bersalah, karena menulis soal orang-orang Aborigindi tahun 2009.
Namunsaat Jaksa AgungGeorgeBrandismerilisdraftperubahan,kebijakan inimenimbulkan keresahandi masyarakat Australia.
Kebijakan ini dianggap akan membiarkan Australia tanpaperlindungan soal masalah ras. SenatorBrandisjuga pernah mengatakan "setiap orang memilikihak untuk menjadifanatik".
4. Memperkenalkan kembali gelar 'Knights' and 'Dames'
TonyAbbott membuat binggung partainyadanmembangkitkan kemarahanpara pendukung Republik Australia, saat iamengumumkan akanmembawa kembaligelarksatria atau 'knight' dan 'dames',untuk"mereka yang dianggap sebagai unggulannyaAustralia". Padahal sudah hampir tigadekade, pemerintah di bawah kepemimpinan Hawke dari Partai Buruh menghapuskangelar tersebut.
Mentor Abbott, yang jugamantan Perdana MenteriJohnHoward,mempertanyakanmanfaatkeputusan tersebut. Iamengatakan tidak akanmenerimagelar ksatriajika ditawarkan.
5. Pemangkasan anggaran belanja negara
Setelahberkampanyesoal penghamburan dan berjanji untuk memperketat pengeluaran negara,Koalisiakhirnya mengeluarkan anggaran belanjapertamanya, yang disebut sebagai 'sebuah upaya yang harus dilakukan' dengan meminta semua warga Australia untukmengencangkan ikat pinggang mereka.
Sebagai dampak dari pengiritan anggaran ini,
sejumlah pelayanan kesejahteraan, seperti di sektor pendidikandan kesehatanmenjadi yang paling terkena dampaknya. Miliaran dolar Australia juga dipangkas dari bantuan luar negeri, di samping pemotongantunjangan keluargadanretribusibagi mereka yang berpenghasilantinggi.
Alasan pemerintah adalah untuk membawaanggarankembalisurplusdalam limatahun ke depan.
6. Menghapuskan pajak pertambangan
Pemerintahan Abbott sepertinya tidak mau melanggar janji kampanyenya, yakni menghapus pajak pertambangan, seperti yang baru dilakukannya awal September lalu.
Undang-undangdisahkan Senat atau Majelis Tinggidengan dukungandarisejumlah senator dariPartai PalmerUnited, serta senator RIcky Muir dari Partai Pencinta Motor,DavidLeyonhjelm dari Partai Liberal Demokrat.
Kebijakan ini menunjukkankemampuan Pemerintahdalam bernegosiasi dengan para anggota senat yang terpecah.
Disclaimer:
Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
Ikuti Whatsapp Channel Republika