REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) mendukung usulan penghapusan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Sebanyak 441 DPRD menanggapi positif usulan yang didorong mayoritas fraksi di DPR.

"Pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa menghemat uang rakyat," ujar ketua Adkasi Salehudin kepada wartawan dalam konferensi pers di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Jumat (12/9).

Menurut Salehudin, pemilihan kepala daerah secara langsung membutuhkan biaya yang sangat besar. Pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia menyedot anggaran hingga Rp 15 triliun.

Dia membantah adanya statemen yang menyatakan bahwa pemilihan kepala derah melalui DPRD merupakan sebuah kemunduran. "Justru langkah ini merupakan perubahan ke arah yang lebih baik," ujar Salehudin.

Selain itu, Salehudin bependapat, penghapusan Pemilukada lebih cocok dengan kondisi di Indonesia. Masyarakat Indonesia menurut ketua DPRD kabupaten Kutai Kartanegara ini masih terombang ambing oleh politik uang yang terjadi setiap Pemilukada berlangsung.

"Jika dipilih rakyat langsung, banyak menimbulkan korupsi karena biaya pencalonan kepala daerah mahal," ujar dia.

Anggota DPRD Kutai Kartanegara dari Partai Golkar ini menyatakan tidak berlebihan dalam menanggapi usulan tersebut. Namun, kata dia, jika nanti benar akan dilimpahkan kepada DPRD, akan dilaksanakan sebaik mungkin.

"Jika khawatir DPRD disogok, silakan anggota KPK datang memantau selama sebulan kalau perlu," tantang dia. Anggota partai Golkar ini berjanji akan menjaga kepercayaan rakyat untuk memilih kandidat Kepala Daerah terbaik untuk rakyat.

Selain itu, menurut dia, DPRD Kabupaten/Kota merupakan perwakilan rakyat yang memiliki konstituen yang jelas, sebab daerah pemilihan anggota DPRD berbasis kecamatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika