REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usulan pemilihan gubernur dan bupati/wali kota melalui DPRD didukung Forum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi). Ketua Adkasi Salehudin menyatakan, sebanyak 441 DPRD menanggapi positif usulan yang didorong mayoritas fraksi di DPR.

Terkait sikap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang mundur dari keanggotaan Partai Gerindra, Solehudin menyebut langkah itu sebagai langkah gegabah yang sarat kepentingan. "Ahok hanya melakukan pencitraan," ujar Salehudin di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Jumat (12/9).

Lebih dari itu, Solehudin juga menganggap Ahok telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencemarkan nama baik DPRD. Pasalnya, Ahok sempat menyebut tak mau menjadi budak dan hanya akan menyenangkan anggota DPRD kalau pemilihan tidak dilakukan secara langsung.,

Menanggapi tudingan itu, menurut dia, Adkasi akan mengambil langkah hukum. Dia menyatakan, dalam waktu dekat, Adkasi akan menunjuk pengacara untuk mengawal kasus pelaporan Ahok. Kendati demikian, dirinya akan mengurungkan niat untuk melaporkan mantan bupati Belitung itu dengan satu syarat. "Kecuali Ahok meminta maaf di depan publik," ujar Solehudin.

Dalam konferensi pers, Solehudin datang bersama puluhan anggota Adkasi yang juga merupakan anggota DPRD dari berbagai daerah di Indonesia. Dia mengklaim, pendukung Adkasi terdiri dari berbagai parpol, termasuk PDI-P dan PKB yang pada tingkat pusat notabenenya mendukung pasangan Jokowi-JK dan menolak penghapusan pemilukada langsung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika