REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha mengingatkan kadernya agar tidak bertindak semaunya sendiri. Semua tindakan, dia minta harus dilakukan sesuai dengan mekanisme partai.
"Jangan karena ingin menjadi pimpinan DPR atau menteri terus main pecat-pecatan ketua umum (Suryadharma Ali, Red), karena ketum belum berbicara soal pimpinan DPR ataupun menteri," kata Tamliha kepada Republika Online (ROL), Ahad (13/9).
Tamliha mengingatkan agar kader PPP mengedepankan kepentingan partai ke depan. Bukan kepentingan pribadi. "PPP bukan sarang untuk berebut kekuasaan. Jangan sampai ada kesan PPP adalah Partai pecat-Pecatan," kata Tamliha.
Dengan adanya pencopotan 15 kader, lanjutnya, PPP akan segera menindaklanjuti dengan melaporkan struktur baru ke Kementerian Hukum dan HAM. "Mungkin minggu depan segera kita kirimkan," paparnya.
Pemecatan ini terkait dengan konflik di PPP, yang diawali dengan pencopotan Suryadharma Ali sebagai ketum PPP oleh kubu Romi dalam forum Rapat Harian PPP. Langkah ini dibalas Suryadharma dengan mencopot jabatan Romi bersama 14 orang lainnya dari struktur DPP PPP.
Konflik PPP ini sebenarnya sudah muncul sejak sebelum pilpres. Langkah Suryadharma Ali yang merapat ke Koalisi Merah Putih mendapat tantangan dari sejumlah kader PPP. Konflik terus berlanjut hingga muncul mosi tidak percaya ke Suryadharma. Konflik ini sempat mereda dengan kedua kubu melakukan islah.
Namun konflik kembali muncul pasca-pilpres. Dalam sebuah rapat harian DPP PPP, Sekjen DPP PPP Romahurmuziy dkk memecat Suryadharma Ali dari posisi ketum. Namun langkah ini dibalas Surya dengan memecat Romi dkk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika