REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat nasional (PAN) menilai pilkada langsung banyak menimbulkan mudharat. Model pilkada taklangsung membuat bandar bergerak tidak terdeteksi.

Anggota Panja Rancangan Undang-undang Pemilihan  Kepala Daerah (RUU Pilkada) dari Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, PAN ingin pemilihan  gubernur, wali kota, bupati, dipilih secara tidak langsung melalui DPRD. "Sebab pilkada langsung yang dilakukan selama ini menimbulkan mudharat, pemborosan biaya, korupsi. Mari kembali ke jalan yang benar,"kata Yandri di Jakarta, Sabtu, (13/9).

Pilkada langsung, terang Yandri, membuat bandar bergerak bebas tidak terdeteksi. Kalau pilkada dilakukan secara tidak langsung lewat DPRD maka bandar akan susah bergerak.

Apalagi, ujar Yandri, jika KPK bisa menggerakkan para relawan antikorupsi di daerah masing-masing. Misalnya  pemuka agama, pemuda semua digerakkan untuk menanggulangi  korupsi, maka pilkada melalui DPRD tidak akan terjadi transaksi politik.

Dalam pilkada secara tak langsung, kata Yandri, tidak mungkin juga parpol menyodorkan orang yang tidak kredibel. Kalau hanya karena demi uang lalu parpol mencalonkan orang tak kredibel menjadi kepala daerah maka parpol sama saja menggali kuburannya sendiri, karena tidak akan dipercaya oleh rakyat.

"Rasanya tidak elok bagi yang masih waras dan jernih kalau tidak mau mencari jalan keluar dari pilkada langsung yang bobrok ini. PDIP katanya mau revolusi mental, bukankah pilkada secara tidak langsung itu malah bagian dari revolusi mental," ujar Yandri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika