REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM bakal lebih selektif dalam menerbitkan paspor, guna mencegah Warga Negara Indonesia untuk bergabung dengan gerakan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).
"Presiden memberikan arahan kepada kementerian atau lembaga terkait, guna mencegah berangkatnya Warga Negara Indonesia ke Timur Tengah untuk bergabung dengan ISIS," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Ahad (14/9).
Menurut Djoko, Kemenkum dan HAM dibantu dengan kementerian dan lembaga yang lain akan selektif dalam menerbitkan paspor, khususnya bagi yang akan keluar negeri ke kawasan Timteng.
Ia mengingatkan ada beberapa negara di Timteng seperti Turki dan Jordania yang memberlakukan "visa on arrival" (visa saat kedatangan), sehingga akan diberikan perhatian tajam.
Selain itu, ujar dia, Presiden memerintahkan seluruh instansi untuk mengikuti dan memonitor lalu lintas pergerakan dari nama-nama yang diduga bergabung dengan ISIS. "Nama-nama yang sudah ada harus diikuti apakah mereka ada di sana atau kembali," ujarnya.
Apalagi, Menkopolhukam menyatakan bahwa menurut laporan Kapolri, telah ada empat WNI yang meninggal di Suriah.
Pemerintah juga bakal mengawasi dan mengikuti warga negara asing yang berada di Indonesia seperti penangkapan yang dilakukan di Sulawesi Tengah.
Sebelumnya, empat warga negara asing yang ditangkap polisi karena diduga terlibat jaringan ISIS diterbangkan ke Jakarta dari Bandara Mutiara SIS Al Jufri, Palu, Minggu pagi.
Keempat warga asing yang di antaranya diduga berkewarganegaraan Turki itu terbang menggunakan pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 623.
Keempat warga asing itu berinisial AB, A, AB dan AJ. Mereka dikawal ketat oleh delapan anggota polisi dari Mabes Polri ketika hendak masuk pesawat terbang.
Keempat warga asing itu akan diperiksa lebih lanjut ke Mabes Polri terkait aktivitasnya di sejumlah daerah.
Mereka ditangkap di wilayah Kabupaten Parigi Moutong saat hendak menuju Kabupaten Poso pada Sabtu (13/9) sore.
Ikuti Whatsapp Channel Republika