REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Boediono mengatakan masalah penyerapan anggaran bukan hanya masalah teknis. Menurut dia, masalah ini terkait dengan problem sosial dan politik.
"Sehingga ada ketidakcocokan antara apa yang disampaikan di atas kertas dan apa yang terealisasi di lapangan,” kata Boediono saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Pembekalan Instrumen Tata Kelola Keuangan Serta Inisiatif Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan, Senin (15/9) di Jakarta.
Oleh karena itu, kata Boediono, diperlukan langkah konkrit di lapangan untuk mengatasi masalah tersebut, misalnya usulan mekanisme PPH.
Rapat ini diselenggarakan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) selama dua hari, yaitu Senin-Selasa, 15-16 September 2014. Acara ini dihadiri oleh kepala-kepala daerah seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia, serta jajaran eselon satu kementerian dan lembaga terkait.
Dalam pertemuan ini, para peserta mendapatkan pembekalan mengenai berbagai perspektif tata kelola pemerintahan bidang tata kelola keuangan dan inisiatif perbaikan tata kelola hutan dan lahan. Selain itu diberikan pula paparan mengenai kaitan antara tata kelola keuangan dan tata kelola hutan dan lahan dari Lemhanas, BIG, Kemendagri, KPK dan BP REDD+.
Ikuti Whatsapp Channel Republika