REPUBLIKA.CO.ID, SITUBONDO— Lolos sebagai anggota dewan tak berarti selesai semua perkara. Biaya kampanye yang begitu mahal tak jarang menyisakan utang-piutang yang terus mengekor. Tak heran, menggadaikan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan menjadi fenomena yang sedang heboh pascaterpilihnya para anggota baru DPR/DPRD.

Fenomena yang sama tak terkecuali terjadi di Kabupaten Situbondo, Jawa TImur. Dibenarkan Ketua DPRD Situbondo Bashori Shanhaji, hampir semua anggota dewan di Situbondo menggadaikan SK demi mendapat pinjaman dari bank.

“Hampir semua. Semua butuh cash yang besar. Kita yakin bahwa ketika melakukan pileg kemarin mereka pinjam sana-sini. Ada yang sangat mendesak untuk membayar sana-sini,” ujar politisi PKB tersebut kepada Republika, Selasa (16/9).

Ditanya soal besaran nominal pinjaman, Bashori merasa tidak etis untuk memberi informasi. “Kalau soal jumlah bisa tanya langsung yang bersangkutan. Yang pasti ada yang mengajukan plafon minimal, ada yang maksimal,” ujar Bashori.

Bashori menjelaskan, agar bisa menggadaikan SK ke bank, anggota dewan harus mengikuti prosedur yang ditetapkan. Menurut dia, mula-mula anggota dewan harus mendapat rekomendasi dari partainya. Setelah itu, baru meminta tanda tangan Ketua DPRD sebagai persetujuan. 

Meski begitu, Bashori berpendapat hal tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Menurut dia, yang terpenting adalah masyarakat mengawasi kinerja para anggota legeslatif tersebut agar amanah mengemban tugas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika