REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, jangan ragu-ragu mengganti menteri yang kinerjanya buruk.
"Penting bagi Jokowi-JK untuk tegas dalam memimpin kabinetnya. Bila ada menteri yang kinerjanya buruk harus segera diganti, tidak perlu ragu-ragu," kata Karyono Wibowo dihubungi di Jakarta, Selasa.
Oleh karena itu, bila memang ada porsi 16 posisi menteri untuk profesional dari partai politik, Karyono mengatakan bahwa Jokowi-JK jangan asal pilih kader partai untuk mengisi jabatan menteri. "Kalaupun ada 16 porsi menteri dari parpol, sebaiknya dipilih berdasarkan kompetensi, jangan asal comot," katanya.
Karyono mengatakan bahwa postur kabinet yang disampaikan Jokowi-JK pada hari Senin (15/9) berpotensi dipertanyakan beberapa pihak. Pasalnya, sebelumnya Jokowi-JK menyatakan akan membentuk kabinet ahli.
"Namun, proporsi menteri kabinet tersebut cukup realistis karena bagaimanapun Jokowi-JK diusung oleh parpol. Tidak mungkin parpol pengusung mau menerima cek kosong tanpa kompensasi," tuturnya.
Oleh sebab itu, Karyono menilai jalan keluar bagi Jokowi-JK adalah tetap memberikan porsi menteri kepada partai politik, tetapi dipilih yang memiliki kompetensi, loyalitas, dan integritas tinggi. Dari segi jumlah kementerian dan postur kabinet yang diumumkan Jokowi-JK, Karyono menilai itu sudah ideal.
Jumlah pos menteri yang sama dengan jumlah menteri pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Karyono, tidak perlu dipersoalkan. "Masalah itu tidak prinsipiil. Proporsi 18 menteri dari kalangan profesional 16 menteri dari parpol merupakan gagasan yang rasional dan proporsional," katanya.
Dalam jumpa pers di Rumah Transisi, Senin petang, Jokowi-JK dan tim transisi memastikan postur kabinet berisi 34 kementerian sudah final. "Sudah final, hanya nama masih ada yang belum sesuai," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, belum diumumkannya nama-nama jajaran kabinetnya itu karena masih menunggu masukan atau partisipasi publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika