REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah mengumumkan struktur kabinetnya, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan segera melakukan seleksi menteri. Jokowi mengaku, sudah ada partai yang memberinya satu paket nama calon menteri.
"Saya sampaikan apa adanya, ada yang berikan nama satu buku seperti ini," ujar Jokowi sambil jarinya membentuk huruf C, Selasa (16/9).
Namun, ia tak mau menyebut partai yang dimaksud. Jokowi memang mempersilakan partai pendukung untuk mengusulkan nama calon menteri.
Tapi pada akhirnya dia sendiri yang akan menentukan apakah usulan nama tersebut diterima atau tidak. "Bisa saja dari setebal itu yang saya ambil hanya satu lembar," ujarnya.
Menurut Jokowi, saat ini tim transisi tengah menggodok kriteria yang wajib dipenuhi oleh calon menteri. Setelah itu, baru dicari orang yang memenuhi kriteria tersebut, baik yang berasal dari partai maupun nonpartai.
Sebagai presiden, Jokowi mengaku punya hak penuh untuk menunjuk menteri. "Kriteria dulu di tim transisi, hanya personelnya ke saya," ucap gubernur DKI Jakarta tersebut.
Jokowi menambahkan, akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan seleksi. Karena calon menteri harus memiliki rekam jejak yang baik dan bersih dari segala dugaan korupsi.
Selain itu, juga harus memiliki harta kekayaan yang wajar. "Itu bisa diketahui melalui KPK dan PPATK," ujarnya.
Jokowi telah mengumumkan, kabinetnya akan terdiri dari 18 menteri dari kalangan profesional dan 16 menteri dari profesional partai.
Deputi tim transisi Anies Baswedan menjelaskan, profesional yang dimaksud adalah orang dengan kompetensi yang relevan dengan tugasnya, memiliki kepemimpinan kuat, rekam jejak yang baik selama berkarier, dan bersih dari masalah.
"Itu yang selalu digarisbawahi Pak Jokowi soal profesional. Profesional adalah orang yang benar-benar bisa menjalankan apa yang sudah dijanjikan oleh Pak Jokowi," ujarnya di kantor transisi, Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/9).
Ikuti Whatsapp Channel Republika