REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Pemerintah Pusat Afghanistan membutuhkan dana talangan senilai 537 juta dolar AS dari Amerika Serikat dan donor internasional lainnya. Dana tersebut dibutuhkan dalam lima sampai enam hari ke depan untuk membayar tagihan yang terus berjalan.  

Direktur Jenderal Perbendaharaan di Departemen Keuangan Afghanistan, Alhaj M Aqa, mengatakan pemerintah Afghanistan telah menghabiskan ratusan juta dolar dari dana cadangan lantaran lumpuhnya keuangan yang disebabkan kekurangan anggaran negara. 

Menurutnya, pemerintah hampir tidak mampu menutup gaji untuk lebih dari 500 ribu karyawan nasional dan provinsi pada September. Dan dengan tenggat penggajian pada Oktober, kata Aqa, keuangan negara dalam kondisi kritis. 

Para pejabat mengatakan, krisis keuangan terjadi lantaran perdebatan siapa yang akan memenangkan pemilihan untuk menggantikan Presiden Hamid Karzai. 

"Kami berharap mereka akan membayar untuk kami, dan kami meminta sekaligus. Mereka meminta saya ketika saya membutuhkannya, dan saya mengatakan kepada mereka pekan ini atau kami akan memiliki masalah," kata Aqa saat berdiskusi dengan pemerintah AS dan lembaga donor internasional lainnya, seperti dilansir The Washington Post, Selasa (16/9).

Jika uang tambahan tidak dialokasikan, Aqa mengatakan pemerintah harus menunda pembayaran tagihan untuk produk seperti bahan bakar kendaraan pemerintah. 

Krisis fiskal juga bisa menghambat kemampuan pemerintah untuk memberi makan kepada lebih dari 350 ribu tentara dan polisi Afghanistan. 

Namun, gaji polisi dan anggota militer tidak berisiko karena mereka dibayar dengan dana yang datang langsung dari koalisi pimpinan AS. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika