REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bertambahnya jumlah penduduk dan terbatasnya alih fungsi lahan membuat opsi permukiman vertikal tidak bisa dihindarkan. Selain sosialisasi, karakter masyarakat setempat juga tetap diperhatikan dalam menentukan gaya hunian.

Diakui Kasubdit Pengembangan Permukiman Baru Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Joerni Makmurniati, dibutuhkan waktu untuk memahamkan masyarakat tentang permukiman vertikal.

Sosialisasi pun sudah dan terus berjalan. Biar bagaimana pun, alih fungsi lahan tidak bisa terus berlangsung dan tetap harus ada konservasi lahan untuk keperluan bidang lain.

Hunian vertikal memang diperlukan apalagi pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat dan daya dukung lingkungan makin berkurang. Jika dibiarkan permukiman horizontal, tanah akan habis. ''Intinya memang pada intensifikasi lahan,'' kata Joerni dalam diskusi bersama media, Selasa (16/9).

Joerni menyebut di Jawa saja pemerintah daerahnya sudah mulai menyusun hunian vertikal yang disesuaikan kebutuhan masyarakat. ''Jadi tidak harus kotak-kotak saja, tapi disesuaikan karakter masyarakat. Bahkan bisa disayembarakan untuk rumah susun di Jatinegara,'' ungkap Joerni.

Pendesain rumah susun Jatinegara sengaja membuat banguan 15 lantai itu tidak memiliki sekat untuk bagian menjemur pakaian. Sehingga kegiatan berkumpul dan mengobrol yang biasa dilakukan masyarakat tetap bisa berlangsung.

Atap lantai teratas digunakan untuk taman dan bagian bawah dibangun aula. Bangunan itu akan tetap menjaga jika warganya juga peduli kebersihan dan fungsi fasilitas.

''Ini memang masih uji coba, tapi Dirjen Cipta Karya optimistis ini ide semacam ini bisa diduplikasi oleh wilayah lain dengan menyesuaikan kultur masyarakat,'' kata Joerni.

Ikuti Whatsapp Channel Republika