REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Kepolisian Daerah Provinsi Riau akan menyelidiki dugaan bisnis penyelewengan bahan bakar minyak bersubsidi yang kemudian dijual secara ilegal ke sejumlah industri di daerah pesisir Riau, termasuk menelusuri para pemodalnya.
"Kami mengharapkan sinergitas antara masyarakat dan Polri dapat tetap terjaga, salah satunya adalah dalam memberikan informasi atas persoalan yang ada. Dan kami akan mengambil tindakan, baik itu persuasif maupun penegakan hukumnya," kata Kepala Bidang Humas Polda Riau Ajun Komisaris Besar Polisi Guntur Aryo Tejo kepada Antara di Pekanbaru, Rabu.
Sebelumnya Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Riau menyatakan sejumlah industri di berbagai daerah, khususnya wilayah pesisir Riau diindikasi kerap membeli bahan bakar minyak bersubsidi hasil dari kejahatan yang dilakukan mafia BBM.
"Kami telah membahas persoalan ini dan nantinya akan dikoordinasikan ke instansi berwenang, seperti Pertamina, kepolisian mapun pemerintah daerah atau dinas perindustrian," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Riau Nizhamul.
Ia mengatakan, Kominda di berbagai wilayah pesisir Riau atau tepatnya pada kawasan industri terus melakukan pemantauan dan monitoring kondisi tersebut.
Menurut dia, cukup banyak informasi yang didapat bahwa terjadi penyelewengan atau penimbunan BBM bersubsidi yang tentunya mendatangkan kerugian signifikan bagi negara.
"Seperti yang kita ketahui, daerah pesisir Riau, seperti Kota Dumai, Rokan Hilir, Bengkalis dan Meranti, selain merupakan daerah industri juga merupakan daerah perairan yang terbagi atas pulau-pulau," katanya.
Hal itu yang kemudian, kata dia, diindikasikan marak dimanfaatkan sejumlah mafia untuk melakukan penyelewengan BBM.
Menurut dia, penimbunan dilakukan telah sejak lama oleh sejumlah kelompok bukan karena ada rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika