REPUBLIKA.CO.ID, KEBON SIRIH -- Indonesia Budget Center (IBC) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melibatkan masyarakat dalam setiap program yang akan mereka laksanakan. Hal ini agar setiap program yang akan dilaksanakan Pemprov DKI berjalan lancar dan tepat sasaran.

Peneliti dari IBC Darwanto mengatakan, setiap program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, seharusnya melibatkan publik agar tidak terhambat. Dia mencontohkan, proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) atau kereta cepat sempat terhambat pembebasan lahan. "Karena sosialisasi ke masyakarat minim," ujar dia, Rabu (17/9).

Dia menerangkan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal pembebasan lahan tidak melibatkan publik ketika mengambil keputusan. Dia menambahkan, pengambilan keputusan ini terutama mengenai jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan.

IBC juga mendorong Pemprov DKI untuk memberikan keterbukaan informasi terkait penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). IBC berpendapat selama ini dokumen mengenai anggaran masih sulit diakses.

Dari hasil penelusuran IBC, hingga tahun ini hanya ada dua instansi yang memasang informasi anggaran dengan cara offline atau manual. Instansi lainnya hanya memasang informasi anggaran pada 2013.

Deputi IBC Roy Salam mengatakan, seluruh informasi tentang anggaran tidak hanya dengan cara manual, namun juga online melalui website. "Agar partisipasi masyarakat dalam setiap program pemerintah tinggi," kata dia.