REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh reformasi Amien Rais kini getol menyuarakan pemilu kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui DPRD. Pilkada langsung yang selama dilakukan dinilainya banyak menimbulkan //mudharat// yang lebih besar bagi bangsa.

Ketua Majelis Pertimbang Partai Amanat Nasional ini mengatakan, akibat pilkada dilakukan secara langsung, masyarakat menjadi sangat dirugikan. Gesekan antar masyarakat sering terjadi. Bahkan, tak jarang menimbulkan korban jiwa hanya karena perbedaan pilihan.

Tokoh yang dulu dikenal sebagai pejuang demokrasi ini mengungkapkan perbedaan kondisi kekinian dan ketika awal era reformasi. Pilkada langsung memang cocok diterapkan pada waktu awal-awal reformasi. Tetapi, kata dia, 10 tahun setelah reformasi pilkada langsung sudah tidak relevan lagi.

"Waktu (awal reformasi) itu demokrasi lebih ditentukan oleh rakyat, tapi sekarang ditentukan oleh pemilik modal," katanya dalam diskusi RUU Pilkada di Jakarta, Rabu (17/9).

Amien menjelaskan, pemilik modal besar saat ini ikut 'bermain' dalam dalam gelanggang politik, baik di level nasional maupun daerah. Faktanya, kata dia, pemilik modal sangat menentukan corak politik dan kontelasi politik yang ada.

Bahkan, lanjutnya, mereka sangat menentukan kemenangan calon tertentu. Sebab, banyaknya modal digunakan untuk menyuap pemilih dan itu terbukti bisa memenangkan calon yang dimodalinya. "Faktanya seperti itu saat ini," ujarnya.

Dia menjelaskan, pemilik modal itu juga menguasai pers, partai politik yang 'melengkapi' untuk menyokongnya dalam kekuasaan. Padahal, kata dia, pers seharusnya menjaga atau mengontrol pemerintahan. Bukan justru menjaga kepentingan kemapanan.

"Jadi untuk kondisi saat ini jauh lebih baik untuk dilakukan pilkada melalui DPRD," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika