REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan Pemerintah Kota Bogor tidak memiliki wacana melarang mobil bernomor polisi B (Jakarta) masuk ke wilayah tersebut pada akhir pekan.
"Tidak benar ada kebijakan melarang kendaraan plat B masuk ke Bogor. Yang benar, mereka hanya mau membatasi seperti hanya yang dilakukan Jakarta mengenai rencana plat mobil bernomor ganjil dan genap," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis, ketika dimintai keterangan setelah mendapatkan klarifikasi dari Wali Kota Bogor.
Ia mengemukakan Pemerintah Bogor berencana menyiapkan transfortasi massa sehingga kendaraan asal Jakarta yang masuk saat akhir pekan tidak dipakai berkeliling di dalam Kota Bogor.
"Jadi, Pemkot Bogor akan menyiapkan kendaraan umum sehingga para pendatang diantar sat berkeliling kota," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.
Sebelumnya, Ahok mempertanyakan rencana kebijakan Pemerintah Kota Bogor yang melarang mobil bernomor polisi B (Jakarta) masuk ke wilayah tersebut pada akhir pekan.
Ia menilai, terdapat keterkaitan antardua kota ini sehingga warga Bogor pun menjadi penyebab kemacetan di ibu kota.
Menurutnya, kedua belah pihak harus menemukan solusi yang tepat, dibandingkan sekadar membatasi mobil masuk pada saat akhir pekan.
"Konsep parkir di kantor dan mal sebenarnya sudah jalan di Jakarta karena telah didukung akses tranfortasi massa berbasis kereta. Jadi, warga dapat parkir kemudian nyambung naik kereta," kata dia.
Pemerintah Kota Bogor berencana mulai mensosialisasikan kebijakan tersebut pada 2015 untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi di Kota Bogor pada setiap akhir pekan.
Kebijakan ini masih dalam pengkajian pemerintah kota melalui Tim Percepatan Penanggulangan Prioritas Pembangunan (TP4).
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2011, jumlah penduduk Jakarta adalah 10.187.595 jiwa. Namun pada siang hari, angka tersebut dapat bertambah seiring datangnya para pekerja dari kota satelit seperti Bekasi, Tangerang, Bogor, dan Depok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika