REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, semua masalah yang dilakukan kader dari organisasi partai politik menjadi tanggung jawab partai sepenuhnya. Termasuk kader partai yang tersangkut tindak pidana korupsi tapi lolos sebagai anggota dewan pada pemilu legislatif.

"Aturan main hukum tetap harus ditegakan dan ini menjadi tanggung jawab partai-partai. Termasuk PDIP," kata ‎Pramono di gedung DPR, Kamis (18/10).

‎Disampaikan sapaan akrab Pram itu, mengaku telah membaca rilis yang dikeluarkan ICW terkait kader partai yang tersangkut korupsi lolos menjadi anggota DPR dan DPRD.

Pram berkata, semua partai politik yang kadernya tersangkut korupsi mesti segera ditindak lanjuti untuk tidak dilantik menjadi anggota DPR atau DPRD.

Pramono berkata secara politik, kader partai yang sudah menjadi terpidana, baik pidana umum atapun khusus tidak boleh menjadi‎ anggota legislatif yang mengawasi kinerja pemerintahan.

"Tentunya  partai akan menindak lanjuti. Apalagi mengenai masalah pidananya secara politik dia sudah tidak ada kewenangan untuk dilantik menjadi anggota DPR," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika