REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan status siaga bencana kabut asap selama satu bulan menyusul semakin pendeknya jarak pandang di sejumlah daerah.
"BPDB Provinsi sudah berkoordinasi dengan SKPD dan meminta untuk mendirikan pos-pos penanganan dampak kabut asap di setiap instansi pemerintah maupun swasta," ujar Kepala BPBD Sumbar Yazid Fadli di Padang, Jumat.
BPBD juga mengharapkan pemerintah daerah melakukan pengujian kualitas udara, membentuk posko tanggap darurat, menambah stok masker selama masa tanggap darurat.
Sementara, guna mencegah terjadinya gangguan kesehatan akibat asap, masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Kalaupun terpaksa, warga disarankan untuk mengenakan masker.
"Mudah-mudahan cuaca hujan sehingga bisa mengurangi kabut asap yang sudah terjadi," katanya.
Kepala Stasiun Pemantau Global Atmosfer Global (GAW) Bukit Kototabang, Edison Kurniawan menyebutkan, seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat terkena dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung dan Bangka Belitung, Riau.
"Dari data satelit pemantau, di Sumatera Selatan ada 218 titik panas (hotspot), ditambah lagi kebakaran hutan lainnya yang ada di Bengkulu, Jambi sebagian Riau serta Bandar Lampung," katanya.