REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Nasional Jaringan Organisasi dan Komunikasi Warga Indonesia (Seknas Jokowi), menilai komposisi 18-16 pada kabinet Jokowi keliru. Sebab, komposisi itu menghadapkan kalangan profesional dan partai politik (parpol).

Presidium Seknas Jokowi, Hilmar Farid, menilai upaya menghadapkan kalangan profesional dan parpol dalam komposisi kabinet jokowi keliru. "Keinginan keseimbangan politik ini yang membuat arah tidak jelas," kata Hilmar di kantor Seknas Jokowi, Jl Brawijaya No 35 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/9).

Menurut Hilmar, jika berbicara kalangan profesional bukan berarti mereka aman secara politik. Dia menilai orang nonpartai bukan berarti tidak berhubungan dengan parpol. "Bukan berarti tidak rentan terhadap intervensi," ujarnya.

Menurutnya, persoalan sebenarnya bukan komposisi 18-16. Sebab poin utamanya bukan pada komposisi. Hilmar menilai yang dibutuhkan Indonesia sekarang pemerintahan yang solid dan bisa menjalankan visi-misi Jokowi-JK.

Pihaknya juga memiliki kriteria calon menteri yang akan duduk dalam kabinet Jokowi. "Yang paling dasar dia harus bisa bekerja dan setuju dengan agenda Nawa Cita Jokowi," jelasnya.

Di sisi lain, Seknas Jokowi juga menampung aspirasi masyarakat yang mengusulkkan nama-nama calon menteri. Hal itu sesuai keinginan Jokowi yang meminta usulan dari rakyat. Jika dinilai sesuai dengan kriteria, mereka diskusikan nama-nama itu. Namun, Seknas mengaku tidak mengejar kelengkapan susunan kabinet. Poin utamanya, pemerintahan harus mampu memberikan layanan kepada masyarakat.

Diketahui, Jokowi telah mengumumkan jumlah kabinet tetap 34 kementerian. Komposisinya 18 menteri dari kalangan profesional nonparpol dan 16 dari kalangan parpol.