REPUBLIKA.CO.ID, EDINBURGH -- Perdana Menteri Skotlandia Alex Salmond memutuskan mengundurkan diri setelah negara itu gagal merdeka dan mandiri. 

Hasil referendum Jumat (19/9) menyatakan, lebih banyak warga Skotlandia yang memilih untuk tetap bersama Inggris. 

"Menurut saya, partai ini, parlemen dan negara Skotlandia akan mendapatkan keuntungan besar dari pemimpin baru mereka nanti," ujar Salmond, dalam konferensi pers, seperi yang dilansir AFP, Sabtu (20/9). 

Pria yang diusung oleh Partai Nasional Skotlandia itu juga mengundurkan diri dan berhenti menjadi pemimpin partai yang membesarkan namanya itu. 

Ia mengucapkan syukur atas posisi istimewa yang pernah ia duduki untuk memimpin bagian dari wilayah Skotlandia. Salmond mengatakan, masanya untuk memimpin Skotlandia kini sudah berakhir. 

Ia percaya, masih banyak warga Skotlandia lain yang menginginkan kemerdekaan untuk negaranya. "Meski pun kami kalah dari hari suara referendum, tetapi kini rakyat Skotlandia sudah bisa terjun aktif dalam ranah politik," papar dia.

Reuters, Sabtu (20/9) mengabarkan, Salmond menghormati hasil keputusan warga Skotlandia yang menolak untuk pisah dengan Inggris. Namun, ia juga meminta agar para elite menghormati janji yang ditawarkan kepada rakyat Skotlandia. Khususnya terkait pembagian kekuasaan untuk Skotlandia. 

Ia berkata, Skotlandia akan menjadi pijar jika politisi London hanya menyeret janji di kaki mereka. 

"Ada sekitar 1,6 juta orang yang membuat pilihan untuk kemerdekaan. Saya pikir 1,6 juta orang tersebut akan berbicara dan bertindak dengan keras jika ada  komitmen janji yang tidak ada yang sesuai," lanjutnya.

Pemilihan refererendum diselenggarakan di 32 daerah  Skotlandia. Pihak yang memilih 'Tidak' meraih kemenangan dengan perolehan 1.914.187 suara. Sedangkan yang memilih 'Ya' meraih suara 1.539.920 suara. 

Sehingga, secara nasional pilihan 'Tidak' yang meraih kemenangan sekitar 55 persen. Pemungutan suara tersebut merupakan puncak dari kampanye selama dua tahun. 

Usai pemungutan suara, fokus saat ini akan beralih ke pelimpahan kekuasaan yang lebih besar untuk Skotlandia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika