REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintahan Jokowi-JK harus menempatkan kedaulatan pangan sebagai prioritas kebijakan lima tahun mendatang. Kedaulatan pangan bukan saja akan meningatkan kesejahteraan dan memberantas kemiskinan, kebijakan ini juga mencerminkan pemenuhan atas janji-janji kampanye Jokowi-JK.

'' Jokowi memiliki sembilan agenda prioritas, dari agenda itu setidaknya ada dua agenda yang bisa diwujudkan melalui kedaulatan pangan,'' kata Guru besar Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Prof Dr Abubakar Karim.

Agenda yang dimaksud Abubakar Karim adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Abubakar yang juga kepala Bappeda Aceh sependapat dengan konsep pembangunan dari pinggiran. ''Pengalaman saya waktu menjabat Bappeda Gayo Lues, program pembangunan pedesaan dengan bantuan Rp 100 juta per desa tahun 2004, mampu memacu pembangunan di pedesaan,'' kata Abubakar.

Saat itu belum ada regulasi soal bantuan desa, bantuan dimaksud hanya mengandalkan peraturan bupati saja. Pendekatan yang sama bisa diterapkan dengan nilai bantuan yang lebih besar lagi untuk memacu pembangunan pedeasaan.

Dua agenda lain yakni meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing, serta kemandirian ekonomi dan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik bisa dicapai melalui kedaulatan pangan. ''Karena masa dominannya sektor pertanian dan agrobisnis sebagai sumber matapencaharian masyarakat kita,'' papar Abubakar.

Untuk kedaulatan pangan sendiri disebut Abubakar harus melalui berbagai tahanan seperti swasembada pangan, kemandian pangan, ketahanan pangan, keamanan pangan baru kedaulatan pangan. Ia optimistis memperhatikan kondisi geografis indonesia, sumber daya yang ada dan kebijakan pemerintah baru, sasaran itu bisa dicapai.

''Bila kedaulatan pangan tercapai, ada banyak dampak positif yang bisa dirasakan, seperti nilai tukar petani naik, efisiensi di kementrian pertanian, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di pedesaan,'' ujar Abubakar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika