REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ashraf Ghani dinyatakan sebagai presiden Afghanistan mendatang, Minggu, setelah memenangkan pemilu 14 Juni, kata para pejabat, mengakhiri beberapa bulan perselisihan atas tuduhan kecurangan besar-besaran yang membawa negara ke dalam krisis politik.

"Komisi Independen Pemilihan Umum menyatakan Dr Ashraf Ghani sebagai presiden, dan dengan demikian mengumumkan bahwa proses pemilu telah berakhir," kata Kepala Komisi Ahmad Yousaf Nuristani kepada wartawan tanpa memberikan margin kemenangan atau angka partisipasi pemilih, lapor AFP.

Dua kandidat presiden Afghanistan yang bersaing, sebelumnya menandatangani satu perjanjian pembagian kekuasaan, Ahad, tanda mengakhiri konflik yang berkepanjangan menyangkut hasil pemilu yang disengketakan pada saat yang sangat penting dalam sejarah negara itu.

Penghitungan hasil akhir juga menurut rencana akan dikeluarkan setelah tertunda pada perundingan detik-detik akhir, untuk mengatasi kebuntuan yang menyebabkan Afghanistan dilanda krisis saat pasukan pimpinan AS akan mengakhiri perang 13 tahun mereka terhadap Taliban.

Ashraf Ghani, yang meraih kemenangan dalam pemilu presiden pada Juni, sesuai dengan hasil sementara akan menjadi presiden, sementara Abdullah Abdullah diangkat mengisi jabatan baru "Pejabat Kepala Eksekutif" (CEO), yang akan sejajar dengan perdana menteri.

Baik Ghani maupun Abdullah mengklaim menang dalam pemilu yang dituduh kelompok Abdullah diwarnai kecurangan.

PBB mendesak keras adanya pembentukan satu "pemerintah persatuan nasional" untuk menghindari kembalinya perpecahan etnik seperti yang dalam perang saudara tahun 1990-an.

Kedua kandidat menandatangani perjanjian itu dalam satu acara di istana presiden dan setelah itu mereka saling berangkulan dan Presiden Hamid Karzai mulai berpidato.

Ikuti Whatsapp Channel Republika