REPUBLIKA.CO.ID,AKARTA -- Penggadaian Surat Keputusan (SK) pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menimbulkan pro dan kontra. Tidak semua anggota dewan setuju untuk menggadaikan SK, sebagai jaminan kredit ke bank.

Seperti Elisabeth CH Mailoa, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Ia mengatakan tidak seharusnya seorang wakil rakyat menggadaikan SK untuk kepentingan pribadi. Hal ini karena SK merupakan bagian dari amanah para anggota dewan terhadap rakyat.

"SK ini kan yang mengantarkan kita untuk mengemban amanah rakyat, masa digadaikan? Saya rasa gaji saya sebagai anggota dewan sudah cukup, tidak perlu sampai gadai buat kredit," ujar Elisabeth, Senin (22/9).

Wanita yang akrab disapa Else ini juga menambahkan persoalan menggadaikan SK kembali pada pribadi masing-masing anggota dewan. Namun, menurutnya akan lebih baik setiap anggota dewan bekerja keras dan memberi aspirasi lebih baik untuk kemajuan rakyat bila ingin meningkatkan penghasilannya.