Senin 22 Sep 2014 14:55 WIB

Pemerintahan Jokowi-JK Dituntut Maksimalkan Potensi Kelautan

Red: Heri Ruslan
Rokhmin Dahuri
Foto: Yasin Habibi/Republika
Rokhmin Dahuri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Wacana pembentukan Kementerian Maritim di era pemerintahan Jokowi-JK mendapat apresiasi. Wacanana itu dinilai sebagai gagasan cerdas. Ide brilian tersebut diyakini bakal mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Tak ada yang meragukan bahwa negeri ini akan menjadi negara yang maju, makmur dan sejahtera bila fokus pemerintahan ke depan memberi perhatian yang besar terhadap sektor ekonomi kelautan," ujar Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri menanggapi wacana tersebut.

Menurut dia, kemunculan Kementerian Maritim di era pemerintahan Jokowi-JK, seperti yang dijanjikan pada masa kampanye merupakan itikad baik untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Ketua DPP PDIP Bidang Maritim dan Perikanan ini, menuturkan,  potensi dan sumber daya maritim selama ini belum “disentuh” secara maksimal. Rokhmin menyebutkan, di wilayah pesisir dan laut Indonesia terkandung kekayaan alam yang sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbarukan (seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi), maupun SDA tak terbarukan (seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya).