REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melarang kadernya untuk menjadi menteri dalam kabinet Jokowi.

Tri Wicaksana, Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta, menjelaskan, hal itu bukti komitmen partainya terhadap Koalisi Merah Putih (KMP).

Dalam acara Silahturahim Legislatif Nasional (Silagnas) 20-21 September, di Hotel Sahid, Jakarta, DPP PKS mengarahkan seluruh kadernya agar tetap menjaga persatuan dengan KMP di seluruh daerah. Tujuannya, agar kekuatan partai semakin besar.

"Presiden partai juga mengarahkan anggotanya di mana pun tak berleha-leha dan mampu menyesuaikan diri," ujarnya, kepada Republika,  Senin, (22/9). Ia menambahkan, para kader diminta terus belajar untuk menjalankan tugas-tugas kedewanan.

PKS sendiri memang berencana tetap setia terhadap KMP. Ketua DPP PKS bidang Humas, Mardani Ali Sera, menyatakan, visi misi serta fungsi kebijakan PKS dengan KMP sejalan, sehingga PKS pun merasa nyaman dengan koalisi ini.

Mardani juga mengungkapkan, partainya tak berharap ditawarkan kursi kabinet oleh kubu Jokowi. "Kami justru mendukung koalisi ramping dan tidak transaksional, seperti yang dijanjikan Pak Jokowi," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika