REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Pemerintah Myanmar dan kelompok etnis bersenjata kembali melanjutkan putaran keenam pembicaraan gencatan senjata nasional mereka di Yangon, Senin, memfokuskan sekitar lima pasal yang tersisa dari 104 rancangan kesepakatan gencatan senjata yang ditinggalkan oleh pembicaraan sebelumnya.
Pembicaraan antara Komite Tugas Membuat Perdamaian Bersatu (UPWC) pemerintah dan Tim Koordinasi Gencatan Senjata Nasional (NCCT) kelompok-kelompok etnis bersenjata juga melibatkan anggota parlemen dan tentara.
Wakil Ketua UPWC U Aung Min, yang juga menteri di Kantor Presiden, menyatakan pada pembukaan pembicaraan bahwa proses perdamaian Myanmar telah memasuki fase penting karena kesepakatan gencatan senjata tidak pernah muncul dalam sejarah Myanmar.
"Apa yang kami upayakan tidak hanya untuk penandatanganan perjanjian gencatan senjata, tetapi juga untuk meletakkan dasar yang kuat untuk dialog politik lebih lanjut," katanya.
Menunjukkan bahwa nasib negara dan rakyat berada di tangan pemimpin kedua kelompok pembuat perdamaian dan pintu untuk perdamaian telah dibuka oleh kelompok-kelompok baik pemerintah dan etnis, pemimpin NCCT U Naing Han Tha menyerukan penekanan pada kesempatan dan upaya untuk mencapai perdamaian di negara itu.
Kemajuan penting telah dibuat di putaran kelima pembicaraan pada Agustus setelah kedua pihak mengatasi banyak masalah konflik untuk mencapai konsensus, dan bergerak menuju finalisasi draft nasional gencatan senjata.
Selama pembicaraan terakhir, pihak pemerintah membuat konsesi besar sesuai dengan permintaan kelompok etnis bersenjata 'untuk membangun sistem pemerintahan federal menjamin hak-hak demokrasi, kesetaraan kebangsaan dan penentuan nasib sendiri'.
Pihak kelompok bersenjata juga sepakat dengan prinsip-prinsip yang konsisten pemerintah non-disintegrasi bersatu, disintegrasi non solidaritas nasional dan pelestarian kedaulatan.
UPWC dan pemimpin kelompok etnis bersenjata bertemu di Myitgyina, ibu kota negara bagian Kachin, untuk pertama kalinya November 2013 untuk pembicaraan gencatan senjata nasional.
Setelah itu UPWC juga bertemu dengan NCCT pada sejumlah kesempatan dalam upaya untuk bekerja di luar rancangan kesepakatan gencatan senjata nasional.
Para pemimpin kelompok etnis bersenjata juga mengadakan tiga pertemuan puncak yang berfokus pada gencatan senjata nasional.
Sejak tahun 1950-an, telah ada sejumlah kelompok etnis bersenjata.
Sejak pemerintah U Thein Sein mulai menjabat pada Maret 2011, makin penuh semangat mendorong proses rekonsiliasi nasional yang menyadari gencatan senjata melibatkan 14 dari 16 kelompok etnis bersenjata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika